Kisruh PSSI Bikin Pengurus Daerah Tanpa Arah
VIVAnews - Kongres PSSI menyisakan pertanyaan besar. Kegagalan mendapatkan sosok ketua umum dan wakil ketua umum yang baru membuat sejumlah pengurus di daerah bingung dibuatnya.
Bagaimana ke depan? Pertanyaan tersebut menjadi tanda tanya besar pengurus PSSI Sumatera Barat. "Dengan kondisi ini kita di daerah menjadi bingung, tidak ada arah, bagaimana selanjutnya?," ujar Ketua Pengprov PSSI Sumbar Armyn An kepada VIVAnews.com, Senin, 23 Mei 2011.
Ia berharap, kisruh PSSI tidak mempengaruhi nasib klub-klub nasional, termasuk klub yang berlaga di kompetisi level internasional tidak kena sanksi FIFA.
"Kita hanya bisa berdoa, agar FIFA tidak memberikan sanksi sambil melakukan lobi-lobi ke arah itu," ujarnya. Dalam kondisi saat ini, KN pun dinilai tidak akan bisa menyelesaikan persoalan karena terbatas masa jabatan.
Bagaimanapun, katanya, KN hanya diberi mandat untuk menggelar Kongres untuk memilih ketua umum yang baru hingga batas waktu 21 Mei. Gagalnya misi KN ini membuat pertanyaan besar bagaimana dengan proses pemilihan yang baru.
Keterlibatan pemerintah pun dinilainya tidak akan memberikan dampak signifikan karena hal tersebut akan berujung pada intervensi pemerintah.
Ia menghimbau agar semua pihak dapat menahan diri untuk mencairkan suasana yang terjadi saat ini. "Kita harus bisa menahan diri untuk tidak membiarkan polemik ini menjadi berlarut-larut," ungkapnya. (eh)
Dengan kondisi ini di daerah menjadi bingung, bagaimana selanjutnya?.
Bagaimana ke depan? Pertanyaan tersebut menjadi tanda tanya besar pengurus PSSI Sumatera Barat. "Dengan kondisi ini kita di daerah menjadi bingung, tidak ada arah, bagaimana selanjutnya?," ujar Ketua Pengprov PSSI Sumbar Armyn An kepada VIVAnews.com, Senin, 23 Mei 2011.
Ia berharap, kisruh PSSI tidak mempengaruhi nasib klub-klub nasional, termasuk klub yang berlaga di kompetisi level internasional tidak kena sanksi FIFA.
"Kita hanya bisa berdoa, agar FIFA tidak memberikan sanksi sambil melakukan lobi-lobi ke arah itu," ujarnya. Dalam kondisi saat ini, KN pun dinilai tidak akan bisa menyelesaikan persoalan karena terbatas masa jabatan.
Bagaimanapun, katanya, KN hanya diberi mandat untuk menggelar Kongres untuk memilih ketua umum yang baru hingga batas waktu 21 Mei. Gagalnya misi KN ini membuat pertanyaan besar bagaimana dengan proses pemilihan yang baru.
Keterlibatan pemerintah pun dinilainya tidak akan memberikan dampak signifikan karena hal tersebut akan berujung pada intervensi pemerintah.
Ia menghimbau agar semua pihak dapat menahan diri untuk mencairkan suasana yang terjadi saat ini. "Kita harus bisa menahan diri untuk tidak membiarkan polemik ini menjadi berlarut-larut," ungkapnya. (eh)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar